Rabu, 07/04/2010 17:29 WIB
Mantri Desa Dipidana
Misran Jaga Kesehatan 9 Ribu Warga Desa Terpencil
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Misran kini hanya bisa pasrah. UU 36/2009 tentang Kesehatan, tidak membolehkannya memberi obat keras untuk mengobati pasien. Padahal, 9 ribu orang yang tersebar di 5 desa di Kutai Kertanegara, Kaltim, bergantung padanya.
"Dokter terdekat di ibukota kecamatan, jarak tempuh sekitar 30 KM. Ini sangat rentan bagi pasien untuk dapat tertolong," ujar sekretaris LKBH Korpri Kutai Kertanegara, Mukhlis saat berbincang-bincang dengan detikcom, Rabu (7/4/2010).
LKBH ini yang memberikan pendampingan hukum untuk Misran dari kepolisan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Misran selama 18 tahun mengabdi menjadi Kepala Puskesmas Pembantu, dia membawahi 5 desa, 3 diantaranya yaitu Desa Kuala Samboja, Pemedas dan Tanjung Harapan.
Dalam hal ekonomi, 5 desa tersebut lebih terbelakang dibandingkan daerah lain di Kutai Kertanegara. 9 ribu penduduk yang dibawahi Misran umumnya berprofesi sebagai buruh dan nelayan.
Jumat, April 23, 2010
TRAGEDI UU KESEHATAN-2
Senin, 12/04/2010 10:19 WIB
Mantri Tolong Pasien Dipidana
Tragedi Misran Dipicu Keangkuhan Penegak Hukum
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Kasus mantri desa di pedalaman Kalimantan yang dipidana 3 bulan penjara, merupakan tragedi memilukan di Indonesia. Hal tersebut semata-mata dipicu keangkuhan aparat penegak hukum.
"Kasus Misran adalah tragedi. Tragedi yang sering muncul di Indonesia, dalam kasus ini tragedi kesehatan," ujar anggota Komisi IX DPR, Nursuhud, dalam talkshow 'Tenaga Medis di Pedalaman Kalimantan' di Menara MNC, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (12/4/2010).
Tragedi Misran dinilai Nursuhud sebagai akibat sikap keangkuhan aparat penegak hukum. Misran dipidana karena memberikan obat, padahal dia bukan dokter. Aparat hukum dinilai menerapkan UU dengan sangat kaku, padahal di Kalimantan banyak sekali pelanggaran hukum lain seperti illegal logging.
Mantri Tolong Pasien Dipidana
Tragedi Misran Dipicu Keangkuhan Penegak Hukum
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Kasus mantri desa di pedalaman Kalimantan yang dipidana 3 bulan penjara, merupakan tragedi memilukan di Indonesia. Hal tersebut semata-mata dipicu keangkuhan aparat penegak hukum.
"Kasus Misran adalah tragedi. Tragedi yang sering muncul di Indonesia, dalam kasus ini tragedi kesehatan," ujar anggota Komisi IX DPR, Nursuhud, dalam talkshow 'Tenaga Medis di Pedalaman Kalimantan' di Menara MNC, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (12/4/2010).
Tragedi Misran dinilai Nursuhud sebagai akibat sikap keangkuhan aparat penegak hukum. Misran dipidana karena memberikan obat, padahal dia bukan dokter. Aparat hukum dinilai menerapkan UU dengan sangat kaku, padahal di Kalimantan banyak sekali pelanggaran hukum lain seperti illegal logging.
TRAGEDI UU KESEHATAN
Senin, 12/04/2010 04:41 WIB
Mantri Desa Tolong Pasien Dipidana
Tragedi Misran, Tragedi Hukum Indonesia
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Pengadilan Tinggi Samarinda Jumat kemarin memberikan putusan banding dengan menguatkan putusan PN Tenggarong yaitu penjara selama 3 bulan kepada Misram, mantri desa di pedalaman Kalimantan. Kecaman pun langsung mengalir dari berbagai kalangan, bahkan dari kalangan medis sendiri.
"Hakim adalah yang paling dekat dengan lokasi. Harusnya memahami permasalahan keterbatasan alam dan geografis yang menjadi alasan mantri desa berpraktek. Jelas ini pengadilan berjalan kurang baik," kata pengamat kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Firman Lubis saat berbincang dengan detikcom, Jumat (9/4/2010) malam.
Kritikan pedas juga dilontarkan kriminolog yang menilai UU yang menjerat Misran hanya menggunakan kaca mata Jakarta yang mudah diakses oleh siapapun. Padahal geografis alam Indonesia tidak bisa sama.
"Ini menggunakan cara pandang pusat. UU tersebut menggunakan kaca mata Jakarta. Padahal, banyak di daerah yang susah terjangkau oleh dokter," kata Kriminolog Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Angkasa.
Mantri Desa Tolong Pasien Dipidana
Tragedi Misran, Tragedi Hukum Indonesia
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Pengadilan Tinggi Samarinda Jumat kemarin memberikan putusan banding dengan menguatkan putusan PN Tenggarong yaitu penjara selama 3 bulan kepada Misram, mantri desa di pedalaman Kalimantan. Kecaman pun langsung mengalir dari berbagai kalangan, bahkan dari kalangan medis sendiri.
"Hakim adalah yang paling dekat dengan lokasi. Harusnya memahami permasalahan keterbatasan alam dan geografis yang menjadi alasan mantri desa berpraktek. Jelas ini pengadilan berjalan kurang baik," kata pengamat kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Firman Lubis saat berbincang dengan detikcom, Jumat (9/4/2010) malam.
Kritikan pedas juga dilontarkan kriminolog yang menilai UU yang menjerat Misran hanya menggunakan kaca mata Jakarta yang mudah diakses oleh siapapun. Padahal geografis alam Indonesia tidak bisa sama.
"Ini menggunakan cara pandang pusat. UU tersebut menggunakan kaca mata Jakarta. Padahal, banyak di daerah yang susah terjangkau oleh dokter," kata Kriminolog Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Angkasa.
Langganan:
Postingan (Atom)
