POLRI DALAM DILEMA PERLINDUNGAN HAM

Pendahuluan

Bentrokan antara warga dengan aparat Brimob di pelabuhan Sape Bima berakhir dengan kesimpulan bahwa Polri melanggar HAM. Ada kesalahan prosedur tetap (protap) yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi massa yang memblokir pelabuhan ketika menuntut pencabutan izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Kesalahan Protap yang dimaksud adalah dalam hal penggunaan senjata api dalam menghadapi warga. Demikianlah kesimpulan yang dirilis Komnas HAM beberapa hari setelah timnya terjun ke lapangan. Komnas HAM mencatat tiga orang tewas dalam kasus ini.

Kasus Bima tersebut menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Sebelumnya, kasus Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan, Komnas HAM mencatat tujuh warga tewas dalam bentrokan warga dengan aparat Brimob dalam sengketa lahan sawit di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel. Sedangkan di lahan sawit Mesuji Lampung satu orang dilaporkan tewas. Kasus Bima dan Mesuji juga semakin meyakinkan hasil survey Imparsial bulan Mei 2011 bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri khususnya di bidang penegakan hukum dan HAM baru mencapai 19,4% yang merasa puas, 58% warga mengatakan tidak puas dan 22% menjawab tidak tahu. [1]

Menanggapi kasus ini Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengaku akan membahas hasil penyelidikan ini langsung bersama Ketua Komnas HAM. Kapolri menyatakan bahwa penggunaan senjata api sudah sesuai prosedur dan disepakati pimpinan di lapangan.[2] Dalam kesempatan lain, Kapolri menyatakan bahwa di lapangan Brimob harus menghormati HAM, namun sering menghadapi dilema terkait HAM ini. “Salah satu isu penting adalah penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia. Ini harus diperhatikan, karena biasanya Brimob selalu dihadapkan pada masalah sulit, kebimbangan antara menjalankan tugas dan melanggar hak asasi manusia atau bukan,” kata Timur di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin 14 November 2011.[3]

Masalah Pokok

Kekerasan dan pelanggaran HAM seperti dalam kasus Bima dan Mesuji adalah bagian dari persoalan yang dihadapi Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga/menciptakan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan masyarakat. Pelaksanaan tugas itu memang harus dilakukan dengan senantiasa menghormati HAM, profesional dan akuntabel. Namun kenyataannya tugas mulia itu belum sepenuhnya mampu diwujudkan. Kasus-kasus HAM seperti di Bima dan Mesuji, akan selalu bergesekan dengan polisi, karena memang sudah menjadi tugasnya, bahwa polisi memang berada di masyarakat yang beragam watak dan sifatnya.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana mewujudkan reformasi Polri khususnya dalam bidang penegakan hukum dan HAM setelah kedudukannya lepas dari TNI dan saat ini langsung di bawah Presiden. Tentu bukan persoalan mudah mewujudkannya, karena terkait dengan perubahan kultur dan pendidikan aparat kepolisian yang dilakukannya.

MEMPERKUAT POLISI DENGAN JARINGAN INTELIJEN WARGA (JIWA)

Memperkuat intelijen polisi dengan jaringan intelijen warga disingkat JIWA) atau dalam bahasa Inggris disebut Citizen Intelligence Network (CIN) adalah jawaban yang bisa dikembangkan lebih jauh. JIWA dimaksudkan sebagai alternative melibatkan warga membantu polisi dalam bidang intelijen.

Konsep JIWA atau CIN pada prinsipinya adalah membuka kemungkinan kepada setiap warga negara untuk memberikan informasi kepada polisi mengenai kejadian di lingkungannya. Sifatnya sukarela. Polisi harus menyediakan ruang cukup yang mampu menampung laporan masyarakat, setiap hari. Ruang itu bisa berupa ruang maya atau portal khusus yang berisi video,foto, teks dan bisa interaktif langsung antara polisi yang bertugas dengan warga yang melapor. Selain ruang maya, polisi juga dapat menyediakan kotak pos untuk menampung masukan tertulis.

Jaringan Intelijen Warga membutuhkan pimpinan, yang mampu mengorganisir informasi. Di dalamnya paling tidak terdapat ahli komunikasi, ahli teknologi informasi dan pengamat social. Fungsinya adalah menganalisis perkembangan social yang dilaporkan warga. Setiap saat, jika diperlukan, diadakan pertemuan yang membahas situasi social.

Pelibatan warga dalam hal intelijen ini dapat merupakan pengembangan dari konsep community policing yang diperjelas, dan pengembangan forum kemitraan polisi dan masyarakat yang selama ini sudah ada.

Sisi Positif.

TRAGEDI UU KESEHATAN-4

Rabu, 07/04/2010 07:31 WIB
Perawat Tolong Pasien Dipidana
Cari Keadilan Dari Pedalaman Kalimantan Hingga ke MK
Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Seorang perawat yang juga Kepala Puskesmas Pembantu di Kuala Samboja, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Misran, dipidana 3 bulan penjara oleh hakim karena memberikan resep obat kepada masyarakat. Akibat putusan hakim PN Tenggarong ini, Misran meminta keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa UU yang menjeratnya bertentangan dengan UUD 1945.

"Saya meminta keadilan kepada hakim MK karena saya memberikan resep adalah tugas saya sebagai tenaga medis," ujar Misran saat dihubungi detikcom, Selasa, (6/4/2010).

Peristiwa tersebut bermula ketika paroh waktu Maret 2009 dia memberikan obat penyembuh rasa sakit kepada pasiennya. Tapi tanpa pemberitahuan, tiba-tiba polisi dari Direktorat Reserse dan Narkoba (Direskoba) menggelandangnya ke Mapolda Kaltim dengan tuduhan memberikan resep tanpa keahlian.

"Saya dipenjara selama 8 hari. Setelah itu diberikan status tahanan luar," ujar perawat yang mendapat penghargaan sarjana kesehatan masyarakat teladan tingkat kabupaten tersebut.

Tapi aparat penegak hukum, yaitu polisi dan jaksa terus memroses Misran dan berakhir di meja hijau. Dalam putusannya tertanggal 19 November 2009, hakim PN Tengarong yang diketuai oleh Bahuri dengan hakim anggota Nugraheni Maenasti dan Agus Nardiansyah memutus hukuman 3 bulan penjara, denda Rp 2 juta rupiah subsider 1 bulan penjara.