SBY: Jangan Biarkan Mereka Bertindak Seperti Drakula

Luhur Hertanto - detikNews

Jumat, 17/07/2009 14:55 WIB

Jakarta - Entah siapa yang disindir Presiden SBY. Dalam jumpa pers tentang bom JW Marriott dan Ritz Carlton, SBY meminta agar orang-orang yang pernah menghilangkan orang lain jangan sampai lolos dari jeratan hukum. "Jangan biar mereka bertindak seperti drakula," kata SBY. Jumpa pers SBY ini digelar di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (17/7/2009). Jumpa pers dihadiri oleh para pejabat bidang politik dan keamanan, seperti Menko Polhukam Widodo AS, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. "Barangkali ada di antara kita, yang beberapa waktu lalu melakukan kejahatan, membunuh, menghilangkan orang, dan masih lolos dari jeratan hukum, negara tidak akan membiarkan mereka lagi bertindak seperti drakula," tegas SBY dengan mimik yang sedih dan agak emosi. Menurut SBY, apa yang telah dibangun pemerintah dan rakyat Indonesia selama lima tahun terakhir dengan tetesan keringat lagi-lagi mengalami goncangan dan kemunduran. "Lagi-lagi dampak buruk harus dipikur masyarakat Indonesia, minus mereka-mereka yang melakukan tindakan tak bertanggung jawab. Karena itu, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan dan diwujudkan," tegas dia. Jumpa pers ini digelar SBY menggelar rapat koordinasi dengan pejabat-pejabat di bidang Polkam. Ikut dalam jumpa pers itu, antara lain Menko Polkam Widodo AS dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. SBY dan para pejabat yang berdiri di belakangnya memperlihatkan wajah yang sedih dan tegang. Mendiskusikan ledakan di Mega Kuningan lebih lanjut? Gabung di sini. (asy/iy)

Fadli Zon: Pernyataan SBY Memperkeruh Suasana

Jumat, 17/07/2009 15:16 WIB
Jakarta - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menduga ada motif politik di balik peristiwa pengeboman di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton dianggap justru akan memperkeruh suasana. SBY juga dinilai mengambil manfaat politik dari insiden ini."Ini adalah pernyataan profokatif dan memperkeruh suasana. Karena harusnya pemerintah membantu merawat korban, serta investigasi terhadap teroris," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada detikcom, Jumat (17/7/2009).Fadli Zon menduga, pernyataan SBY tersebut dimaksudkan untuk mengambil manfaat politik atas kejadian ini. "Jangan mengambil keuntungan politik dengan mengail di air keruh," cetus pria berkaca mata ini.Dia mengatakan, tuduhan SBY tersebut sangat spekulatif karena belum dilakukan investigasi mendalam. Menurutnya, ini menunjukkan, SBY tidak memiliki sifat kenegarawanan."Tuduhan itu spekulatif, itu jauh dari sifat kenegarawanan dan saya kira tak akan selesaikan persoalan," ujarnya.Sebagai bagian dari komponen bangsa, imbuhnya, Gerindra juga menyatakan duka yang mendalam atas terjadinya ledakan bom yang menewaskan 9 orang tersebut."Seolah-olah ada usaha untuk menduduki KPU, itu terlalu dini dan cenderung ambil keuntungan politik saat investiagsi belum dilakukan," pungkas Fadli. (anw/mad)

'Pakai' Bom untuk Serang Capres Lain, SBY Salah Gunakan Kekuasaan

Jumat, 17/07/2009 19:57 WIB

Jakarta - Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal bom yang dikaitkan dengan pihak yang kecewa dengan 'hasil' Pilpres dianggap Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo sebagai penyalahgunaan jabatan sebagai presiden. SBY dianggap telah melakukan abuse of power karena telah menggunakan jabatan presidennya untuk menyerang capres lain. "SBY telah menggunakan kekuasaan sebagai presiden untuk membela diri. Ketika menuding calon presiden lain, itu sudah masuk ranah Pilpres. Ia menyalahgunakan kekuasaan untuk menuding capres yang lain. Seharusnya jika mau seperti itu, ia harus tinggalkan posisinya dulu sebagai presiden. Itu namanya abuse of power," kata anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabwowo Sonny Keraf.Hal itu disampaikan Sonny dalam jumpa pers di kantor Sekretariat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Jl Teuku Cik Ditiro, Jakpus, Jumat (17/7/2009). Cawapres Prabowo Subianto juga hadir dalam acara tersebut.Menurut Sonny, penggunaan cara-cara seperti aksi bom tidak pernah terlintas dalam pikiran pihaknya. Tim Mega-Prabowo, kata dia, tetap mengedepankan jalur hukum untuk mengkritisi pelaksanaan Pilpres 2009."Untuk mengkritisi Pilpres, kita melakukannya dalam ranah hukum. Hal itu seperti yang diputuskan Rakernas VI PDIP yang lalu. Tidak ada niat pun dari PDIP dan Gerindra untuk menggunakan cara-cara kekerasan. Tidak benar tudingan-tudingan seperti itu," tegasnya.Lebih lanjut, aktivis lingkungan ini juga menyatakan aksi bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah dan intelejen sebagai bagiannya, untuk mengamankan negara dalam rangkaian Pilpres 2009."Ini menunjukkan intelijen tidak mampu menjaga keamanan negara sampai presiden terpilih kembali. Belum sampai pengumuman kPU, ternyata keamanan kita terganggu," pungkasnya.(lrn/iy)