Jakarta - Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal bom yang dikaitkan dengan pihak yang kecewa dengan 'hasil' Pilpres dianggap Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo sebagai penyalahgunaan jabatan sebagai presiden. SBY dianggap telah melakukan abuse of power karena telah menggunakan jabatan presidennya untuk menyerang capres lain. "SBY telah menggunakan kekuasaan sebagai presiden untuk membela diri. Ketika menuding calon presiden lain, itu sudah masuk ranah Pilpres. Ia menyalahgunakan kekuasaan untuk menuding capres yang lain. Seharusnya jika mau seperti itu, ia harus tinggalkan posisinya dulu sebagai presiden. Itu namanya abuse of power," kata anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabwowo Sonny Keraf.Hal itu disampaikan Sonny dalam jumpa pers di kantor Sekretariat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Jl Teuku Cik Ditiro, Jakpus, Jumat (17/7/2009). Cawapres Prabowo Subianto juga hadir dalam acara tersebut.Menurut Sonny, penggunaan cara-cara seperti aksi bom tidak pernah terlintas dalam pikiran pihaknya. Tim Mega-Prabowo, kata dia, tetap mengedepankan jalur hukum untuk mengkritisi pelaksanaan Pilpres 2009."Untuk mengkritisi Pilpres, kita melakukannya dalam ranah hukum. Hal itu seperti yang diputuskan Rakernas VI PDIP yang lalu. Tidak ada niat pun dari PDIP dan Gerindra untuk menggunakan cara-cara kekerasan. Tidak benar tudingan-tudingan seperti itu," tegasnya.Lebih lanjut, aktivis lingkungan ini juga menyatakan aksi bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah dan intelejen sebagai bagiannya, untuk mengamankan negara dalam rangkaian Pilpres 2009."Ini menunjukkan intelijen tidak mampu menjaga keamanan negara sampai presiden terpilih kembali. Belum sampai pengumuman kPU, ternyata keamanan kita terganggu," pungkasnya.(lrn/iy)
Minggu, Juli 19, 2009
Tim Mega: Kalau Mau Nuduh Tanggalkan Jabatan Presiden
Jumat, 17/07/2009 21:03 WIB
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Pernyataan Presiden SBY yang menduga ada keterkaitan antara kasus bom JW Marriot dan Rizt Carlton dengan pilpres berbuntut panjang. Tim Mega-Prabowo yang menilai pernyataan itu menyudutkan capres tertentu meminta SBY proporsional. Demikian dikatakan Sonny Keraf, penasehat tim kampanye Mega-Prabowo, atas dugaan Presiden SBY. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Sekretariat Kampanye Nasional Megawati-Prabowo, Jl Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2009)."Kami menilai bahwa Presiden SBY telah menggunakan kekuasaan. Kalau dia mau menuduh, tanggalkan posisi presiden, baru berhadapan dengan capres yang lain," kata Sonny. Menurut anggota DPR RI dari PDIP ini, seharusnya informasi yang masuk ditindaklanjuti dengan baik langkah kongkrit. Selain itu SBY tidak seharusnya memanfaatkan peran BIN untuk kepentingan pribadinya."Kalau ada informasi intelejen kepada dia sebagai capres artinya dia menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi sebagai capres untuk menuduh calon yang lain," paparnya."Kalau dia menggunakan informasi itu sebagai presiden, untuk menuding calon yang lain, dia itu sudah menggunakan kekuasaan dia sebagai presiden untuk menghantam calon yang lain," pungkasnya.(yid/lh)
Sebut Drakula Dalam Pidato, SBY Diminta Klarifikasi
Sabtu, 18/07/2009 20:15 WIB
Jakarta - Dalam jumpa persnya menanggapi bom JW Marriott dan Ritz Carlton, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut-nyebut drakula yang menghilangkan orang lain. Tim Mega-Prabowo meminta SBY untuk mengklarifikasi maksud dari ucapan SBY tersebut."Kita meminta klarifikasi kalau memang ini menimbulkan efek yang luas, harus dipertanggungjawabkan," kata Koordinator Tim Advokasi dan Hukum Timkamnas Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun, dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Sabtu (18/7/2009).Gayus mengatakan, adanya istilah 'drakula penyebar maut' dalam pernyataan SBY, merupakan bagian yang sulit diterima oleh pasangan lain. "Bahasa-bahasa seperti itu membuat masyarakat menjadi bingung dan beringas," tuturnya.Sementara itu, salah satu anggota tim advokasi Mega-Prabowo, Arteria Dahlan, sangat menyayangkan pidato SBY tersebut. Menurutnya, untuk kesekian kalinya presiden telah keliru dalam memposisikan dirinya."Materi pidato kenegaraannya 60 persen terkait pemilu, 30 persen yang terkait insiden adalah hal-hal tanpa dasar, provokatif, dan di luar konteks," paparnya."Presiden SBY telah berusaha melakukan upaya penggiringan opini publik bahwa situasi politik sedang tidak harmonis," tandas dia. (nvc/sho)
Langganan:
Postingan (Atom)
