Tim Mega: Kalau Mau Nuduh Tanggalkan Jabatan Presiden

Jumat, 17/07/2009 21:03 WIB

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Pernyataan Presiden SBY yang menduga ada keterkaitan antara kasus bom JW Marriot dan Rizt Carlton dengan pilpres berbuntut panjang. Tim Mega-Prabowo yang menilai pernyataan itu menyudutkan capres tertentu meminta SBY proporsional. Demikian dikatakan Sonny Keraf, penasehat tim kampanye Mega-Prabowo, atas dugaan Presiden SBY. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Sekretariat Kampanye Nasional Megawati-Prabowo, Jl Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2009)."Kami menilai bahwa Presiden SBY telah menggunakan kekuasaan. Kalau dia mau menuduh, tanggalkan posisi presiden, baru berhadapan dengan capres yang lain," kata Sonny. Menurut anggota DPR RI dari PDIP ini, seharusnya informasi yang masuk ditindaklanjuti dengan baik langkah kongkrit. Selain itu SBY tidak seharusnya memanfaatkan peran BIN untuk kepentingan pribadinya."Kalau ada informasi intelejen kepada dia sebagai capres artinya dia menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi sebagai capres untuk menuduh calon yang lain," paparnya."Kalau dia menggunakan informasi itu sebagai presiden, untuk menuding calon yang lain, dia itu sudah menggunakan kekuasaan dia sebagai presiden untuk menghantam calon yang lain," pungkasnya.(yid/lh)

Sebut Drakula Dalam Pidato, SBY Diminta Klarifikasi

Sabtu, 18/07/2009 20:15 WIB

Jakarta - Dalam jumpa persnya menanggapi bom JW Marriott dan Ritz Carlton, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut-nyebut drakula yang menghilangkan orang lain. Tim Mega-Prabowo meminta SBY untuk mengklarifikasi maksud dari ucapan SBY tersebut."Kita meminta klarifikasi kalau memang ini menimbulkan efek yang luas, harus dipertanggungjawabkan," kata Koordinator Tim Advokasi dan Hukum Timkamnas Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun, dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Sabtu (18/7/2009).Gayus mengatakan, adanya istilah 'drakula penyebar maut' dalam pernyataan SBY, merupakan bagian yang sulit diterima oleh pasangan lain. "Bahasa-bahasa seperti itu membuat masyarakat menjadi bingung dan beringas," tuturnya.Sementara itu, salah satu anggota tim advokasi Mega-Prabowo, Arteria Dahlan, sangat menyayangkan pidato SBY tersebut. Menurutnya, untuk kesekian kalinya presiden telah keliru dalam memposisikan dirinya."Materi pidato kenegaraannya 60 persen terkait pemilu, 30 persen yang terkait insiden adalah hal-hal tanpa dasar, provokatif, dan di luar konteks," paparnya."Presiden SBY telah berusaha melakukan upaya penggiringan opini publik bahwa situasi politik sedang tidak harmonis," tandas dia. (nvc/sho)

Buku Hitam Putih Polisi

Buku ini berisi hasil pengamatan saya terhadap cara polisi mengungkap kejahatan narkoba di Polda Metro Jaya. Dengan cara under cover atau penyamaran, polisi dibekali kewenangan diskresi, yang berarti boleh melakukan tindakan selektif sesuai dengan hati nuraninya. Polisi boleh melanggar undang-undang asalkan untuk tujuan penegakan hukum. Kewenangan diskresi ini pada prakteknya banyak yang menyimpang untuk tujuan koruptif, sehingga wajah polisi dalam pengungkapan kasus narkoba ada yang hitam dan putih, bahkan kebanyakan abu-abu. Jika anda ingin tahu seperti apa ragam diskresi kepolisian dalam pengungkapan jaringan narkoba, sebaiknya membaca buku ini.